Kecamatan Kepohbaru terletak di Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terdiri dari 25 desa, dengan jumlah penduduk 63.507 jiwa, terdiri dari kurang lebih 16.270 KK.
Sebagian besar warga memiliki mata pencaharian sebagai petani dan selain itu ada yang bekerja sebagai buruh tani maupun buruh pabrik.
Sebanyak 67% KK di Kecamatan ini dikategorikan sebagai KK miskin. Desa termiskin di kecamatan ini adalah Desa Ngranggonanyar. Rata-rata penghasilan warga Rp15.000,- per hari.
Sebagian besar (52,9%) warga kecamatan ini berpendidikan SD sedangkan yang tidak mengenyam pendidikan samasekali sebanyak 9,98%.
Kecamatan ini mulai mengikuti PPK pada tahun 1998 (PPK Phase I). Pada tahun pertama, kecamatan ini mendapat alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp750.000.000,-. Sebanyak Rp750.000.000,- atau 100% dana BLM tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sarana-prasarana sejumlah 8 desa.
Pada tahun kedua ada perubahan alokasi, yakni kecamatan ini mendapat alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp1.000.000.000,-. Sebanyak Rp947.102.100,- atau 94,7% dana BLM tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sarana-prasarana. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi (UEP) sebesar Rp52.897.900 atau 5,3% dari BLM.
Pada tahun ketiga, kembali kecamatan ini mendapat alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp1.000.000.000,- . Sebanyak Rp959.780.000,- atau 95.98% dana BLM tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sarana-prasarana. Sedangkan sisanya untuk kegiatan ekonomi (UEP) yakni sebesar Rp40.220.000,- atau 4,02% .
Berikutnya kecamatan ini selama 2 tahun berturut-turut mendapat BLM sebesar masing-masing Rp1.000.000.000 pada PPK Phase III.
Pada tahun pertama, sebanyak Rp750.000.000,- atau 75% dana BLM tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sarana-prasarana, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi (SPP) yakni sebesar Rp250.000.000 atau 25%.
Pada tahun kedua dari alokasi dana sebesar 1 Milyar digunakan untuk kegiatan SPP sejumlah Rp176.315.100,- untuk kegiatan Pendidikan sebesar Rp148.115.600,- bidang kesehatan sebesar Rp265.803.000,- dan bidang infrastruktur pedesaan sebesar Rp409.766.300,-
Selanjutnya setelah phase out selama dua tahun yaitu 2007 sampai 2008 akhirnya pada tahun 2009 kecamatan kepohbaru mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dengan alokasi dana sebesar Rp3.000.000.000,- yang terdiri dari 75% APBN dan 25% costsharing APBD Kabupaten Bojonegoro. Dari dana tersebut 15 desa mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan non SPP dengan jenis kegiatan jalan paving, jalan rabat beton, jalan paving, drainasse dan jalan pedel (sirtu). Untuk kegiatan SPP terbagi di 25 desa yang terdiri dari 45 kelompok.
Tahun Anggaran 2010, program dilaksankan dengan pola optimalisasi. Dengan mengakomodasi uslulan desa pada tahun anggaran sebelumnya, dana Rp2.500.000.000,- yang terdiri dari 75% APBN dan 25% costsharing APBD Kabupaten Bojonegoro. Dari dana tersebut 12 desa mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan non SPP dengan jenis kegiatan jalan paving, pembangunan sarana air bersih perdesaan dan gedung TK. Untuk kegiatan SPP terbagi di 24 desa yang terdiri dari 33 kelompok.
Memasuki Tahun Anggaran 2011, dana Rp2.500.000.000,- yang terdiri dari 75% APBN dan 25% costsharing APBD Kabupaten Bojonegoro. Dari dana tersebut 25 desa mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan non SPP dengan jenis kegiatan jalan paving, dan tembok penahan tanah (TPT). Untuk kegiatan SPP terbagi di 25 desa yang terdiri dari 25 kelompok. Sampai dengan saat Laporan ini dibuat,tahapan pelaksanaan sampai pada Musyawarah Desa Informasi, rata-rata tingkat pengembalian UEP dan SPP adalah 99,9%. Tercatat ada tunggakan di beberapa kelompok, akan tetapi penyusun optimis bahwa tunggakan tersebut tidak bersifat laten dan hanya bersifat sementara.
Tahun | Jumlah (Rp) |
1998 | 750.000.000 |
1999 | 1.000.000.000 |
2000-2001 | 1.000.000.000 |
2005 | 1.000.000.000 |
2006 | 1.000.000.000 |
2009 | 3.000.000.000 |
2010 | 2.500.000.000 |
TOTAL | 10.250.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar